Inspeksi mendadak atau Sidak dilakukan saat rombongan Komisi II DPR RI mengunjungi Kota Wanci yang berada di pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan Kecamatan Baruga Kota Kendari. Ketiadaan aliran listrik menjadi kendala rendahnya kualitas pelayanan publik.

Hari ketiga kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Sulawesi Tenggara mengunjungi kabupaten Wakatobi yang berada di selatan pulau Buton. Setelah menempuh penerbangan selama 45 menit dengan pesawat berbaling-baling milik Susi Air dari kota Bau-Bau, dan tiba di bandara Matohara pukul 8.45 WITA, tempat  pertama yang dikunjungi rombongan Komisi II di Wakatobi adalah Kantor Pos dan Giro Wangi-Wangi, yang sedang ramai disesaki para pelamar calon PNS. Anggota Komisi II DPR RI sempat berdialog dengan para calon pelamar, dari keterangan calon PNS diketahui, mereka harus membayar 15.000 rupiah untuk membeli formulir.

Selepas dari kantor Pos, rombongan langsung menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, untuk memantau pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran/Kematian. Rombongan langsung bertanya kepada kepala Dinas kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Amiconi dan para pegawai. ‘’Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah bisa diterapkan di Kabupaten Wakatobi, tetapi belum sepenuhnya online, sebagian masih dikerjakan secara manual” kata Amiconi. “Salah satu kendala adalah tidak adanya tenaga ahli di bidang komputer, sehingga jika terjadi kerusakan pada perangkat keras dan lunak (hardware & software) tidak ada yang bisa memperbaiki, dan harus menunggu tenaga ahli dari pusat, hal ini tentu menghambat pelayanan kepada masyarakat”.    

Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi

Tempat berikutnya yang dikunjungi Komisi II DPR RI adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi untuk memantau pelayanan publik yang juga merupakan wilayah kerja komisi II. Dalam keterangannya di depan wartawan, Ketua tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo mengatakan, secara umum pelayanan publik di Wakatobi sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yakni kurang tersedianya aliran listrik di daerah ini, hal ini berimplikasi pada kurang maksimalnya pelayanan di RSUD Wakatobi ini.  

“Saya menghimbau kepada para dokter spesialis agar mau mengabdikan diri di Rumah Sakit ini, karena hingga saat ini belum memiliki dokter spesialis, padahal pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas berupa rumah dan mobil dinas, bahkan ada insentif 20 juta per bulan, angka ini cukup besar dan tidak ada di daerah lain”, tukas Ganjar menegaskan.

Kepala RSUD Wakatobi dr. Irfan Sumardin mengatakan, hingga saat ini RS-nya belum bisa melakukan operasi karena ketiadaan aliran listrik. “Jika ada pasien yang membutuhkan tindakan operasi, kami akan rujuk ke RSUD Bau-Bau atau Ke Kendari”, ujarnya. Irfan menambahkan, saat ini RSUD Wakatobi memiliki 9 orang dokter umum, 2 orang di antaranya sedang menempuh pendidikan spesialis di kota Makassar.

Kantor Kecamatan Baruga Kota Kendari

Tempat terakhir yang dikunjungi rombongan Komisi II sebelum meninggalkan provinsi Sulawesi Tenggara adalah kantor Kecamatan Baruga kota Kendari. Saat rombongan tiba sekitar pukul 10 pagi WITA, tidak ada pelayanan bagi masyarakat, karena aliran listrik mati sejak pukul 8 pagi. Menurut keterangan pegawai yang ditemui, hal ini terjadi hampir setiap hari dan di jam kerja. Komisi II sempat mengungkapkan kekecewaanya karena tidak bisa bertemu dengan camat atau yang mewakilinya, dengan alasan sedang mengikuti rapat di walikota. Dari dialog dengan para pegawai, diketahui ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam proses pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, maupun Akte Kelahiran, yang besarnya antara Rp. 15.000 – Rp. 30.000, biaya ini resmi ada Perda-nya. (Rn)